Kebebasan Berekspresi dan Konsekuensi Sosial


myhome_0.jpg

Oleh Hanung Baskoro

Kaum libtol (liberal/libertarian qntl) begitu kencang memuja kebebasan berekspresi, tiap upaya untuk mengontrol pendapat (speech) selalu dicurigai sebagai satu batu loncatan menuju tirani yang lebih besar. Namun melihat masyarakat dari sudut pandang kebebasan berpendapat saja adalah reduksionisme picik.

Melihat masyarakat hanya dari kacamata kebebasan saja sudah absurd, konsep kebebasan penuh dengan kontradiksi, pemenuhan kebebasan tiap individu akan selalu bersinggungan dengan pemenuhan kebebasan individu lainnya, misal seorang diktator yang menguasai militer, dari kacamata kebebasan bisa dikatakan sebagai individu yang sangat bebas. Dari sini biasanya muncul kebingungan standar kaum libtol, yaitu dimana kita harus “menarik” garis antar kebebasan yang saling bersinggungan ini? Disini kaum libtol gagal untuk melihat bahwa kebebasan berpendapat sejatinya termasuk bagian dari dinamika hubungan antar individu didalam masyarakat.

Kohesi masyarakat lahir dari dinamika konflik dan penyelesaiannya, dari kedua hal itu muncul berbagai macam “alat” untuk menjaga kohesi masyarakat, seperti moral dan etika yang lalu berkembang menjadi norma, tradisi, agama, hukum dsb. Alat-alat sosial ini menggunakan mekanisme konsekuensi sosial, yang jika kita lihat dari kacamata kebebasan, mereka lahir untuk menjaga “kesetaraan” bebasnya tiap individu didalam berekspresi. Tentu saja alat-alat ini bukan hal yang sempurna dan dalam perkembangannya muncul variabel kuasa (power) yang memanfaatkan alat-alat sosial ini untuk memperkuat kebebasan dirinya atau kelompoknya.

Kaum libtol selalu mengedepankan kebebasan berekspresi dengan alasan tiap hal ada konsekuensi sosialnya, tapi dengan standar gandanya mereka juga tidak ingin kebebasan berekspresi yang mereka lakukan terbentur oleh tembok konsekuensi sosial. Contoh dari mekanisme konsekuensi yang bermasalah dari status quo: Jika seorang wanita melakukan “attention whoring” di internet dengan berlaku tidak senonoh, maka pelecehan seksual, bahkan dalam level ekstrim *harus* diterima sebagai bentuk konsekuensi yang “logis dan alamiah.” Namun jika ada yang mengangkat bahwa rape joke itu bermasalah dan pantas untuk dijatuhi konsekuensi berupa hukuman sosial, maka oleh status quo proposal konsekuensi sosial yang baru ini akan dianggap tidak logis dan dipaksakan.

Kedua hal ini menjadi contoh bahwa hanya mengangkat konsep kebebasan tanpa mau melihat faktor-faktor lain yang berperan didalam dinamika masyarakat malah berpotensi untuk menjadi alat opresi sepihak.

Kebebasan bukanlah konsep yang menyeluruh dan mencakup semua aspek kehidupan sosial, masyarakat sebebas apapun pasti akan mempunyai mekanisme konsekuensi ini, dan konsekuensi ini bukanlah hal yang natural dan sudah ada “dari sononya.”

Konsekuensi sosial adalah mekanisme yang dibentuk di lingkup sosial, artinya ia bisa bermasalah dan tentu saja bisa dibentuk ulang. Hal-hal yang sering dituduh sebagai “pembungkaman kebebasan” (seperti kajian soal candaan opresif, pengaturan hate speech, aturan soal fitnah, dsb) sebenarnya tidak harus selalu berkontradiksi dengan konsep kebebasan, karena yang disasar langsung bukanlah kebebasan itu sendiri, melainkan pola interaksi didalam masyarakat. Kecuali mungkin ketika upaya untuk membentuk ulang pola interaksi ini berkontradiksi dengan kebebasan egomu untuk melantunkan candaan opresif sembarangan tanpa mau kena hukuman sosial, untuk lalu berlindung dibalik nama Liberalisme.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s